News

Jalan Kebalen Rusak, Pemerintah Kabupaten Bekasi Harus Tanggung Jawab

oleh Diyah Yuli Sugiarti
(Ketua Balitbang Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bekasi (P3KB))

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan-nya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah.

Peran jalan di antaranya: 1) sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 2) Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. 3) Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Penyelenggaraan jalan berada dalam tanggung jawab pemerintah yang meliputi: 1) Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan. 2) Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan. 3) Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan. 4) Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.

Jalan Kebalen di kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Pemkab berperan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya. Maka bila jalan Kebalen rusak menahun seharusnya menjadi evaluasi kinerja Pemkab Bekasi.

Jalan Kebalen telah lama terlihat berlubang, retak, serta hancur hingga terlihat kerangka besinya. Kerusakan jalan diperkirakan mencapai satu kilometer, bahkan mungkin lebih. Kondisi ini sangat mengganggu perjalanan pengendara yang melintasi jalur tersebut. Terlebih kendaraan besar dan berat yaitu truk pengangkut tanah urug dan besi beton melewatinya tanpa kenal waktu. Sehingga mengganggu aktivitas masyarakat setempat.

Pemkab Bekasi sudah beberapa kali datang meninjau jalan Kebalen. Namun, hingga kini belum ada perbaikan. Banyak masyarakat mengeluh dan kecewa. Maka begitu mendengar akan ada rencana perbaikan jalan Kebalen serta merta masyarakat menyambut gembira.

Menurut Wartakota.tribunnews.com (25/2/2019) awal Februari 2019, perbaikan jalan Kebalen telah dianggarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bekasi. Menurut info untuk perbaikan jalan dan saluran di tempat itu, Dinas PUPR menganggarkan biaya sebesar Rp 18 miliar.

Namun kebahagiaan masyarakat ternyata kembali tertunda pasalnya sampai sekarang kegiatan perbaikan jalan belum juga dimulai. Sekretaris Dinas PUPR kabupaten Bekasi, Iman Nugraha, mengungkapkan, pelaksanaan perbaikan Jalan Babelan mundur dari waktu yang sudah ditentukan, karena sistem di Unit Lelang Pengadaan (ULP) sedang bermasalah. Akibatnya sistem tersebut tidak bisa digunakan, sehingga proses lelang yang seharusnya selesai April 2019 tidak bisa berjalan.

Seharusnya tidak terjadi keterlambatan perbaikan jalan Kebalen, mengingat masyarakat setempat dikenakan pajak kendaraan. Apalagi kondisi jalan yang rusak menahun tanpa perbaikan. Demikian juga keterlambatan dalam pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan dan dianggarkan. Lambatnya dan berbagai alasan penundaan perbaikan jalan Kebaken sesungguhnya adalah bentuk kelalaian Pemkab Bekasi.

Masyarakat berhak mendapat layanan umum yang baik termasuk jalan raya. Sedangkan penyelenggaraan jalan Kebalen menjadi kewajiban pemkab Bekasi. Kinerja yang tidak optimal seharusnya mendapat evaluasi.

Di era smart city saat ini, tata kelola pemerintah sangat dituntut cepat profesional dan memuaskan masyarakat. Maka keterlambatan dalam pelayanan umum, dalam hal ini adalah perbaikan jalan Kebalen tentu merupakan tata kelola yang tidak lagi relevan. Maka menjadi tugas Bupati sebagai pemimpin untuk meningkatkan kinerja aparatnya serta instansinya. Pemimpin harus bisa membudayakan disiplin, profesional dan berjiwa melayani masyarakat secara cepat dan memuaskan dalam bekerja.

Semoga ke depannya peningkatan akan terjadi di semua bidang bukan hanya perbaikan jalan Kebalen. ***

 

Dukungan Masyarakat Terhadap Pemekaran Kabupaten Bekasi Utara

Oleh: Dr. Diyah Yuli Sugiarti, SE., M.Pd.I

Kabupaten Bekasi berdiri pada tanggal 15 Agustus 1950 dengan landasan hukum yaitu Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1950. Saat ini Ibukota kabupaten Bekasi adalah Cikarang Pusat. Wilayahnya terdiri dari 23 kecamatan, 7 kelurahan, 180 desa, dan 11 pulau. Memiliki luas wilayah 1.224,88 km² yang meliputi daratan 860 km² dan kepulauan 559 km. Sebuah kabupaten yang sangat luas.

 

Pada tahun 2017, jumlah penduduk kabupaten Bekasi mencapai 2.554.376 jiwa dengan luas wilayah 1.224,88 km² maka sebaran penduduknya adalah 2.085 jiwa/km². Kabupaten Bekasi menjadikan kabupaten terpadat ketiga di Jawa Barat, setelah kabupaten Bandung dan kabupaten Bogor.

 

Kabupaten Bekasi memiliki kawasan industri Ini sangat menunjang provinsi Jawa Barat (Jabar) yang menjadi daerah perindustrian dengan investasi terbesar di Indonesia. Namun dalam pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat diakui masih belum merata.

 

Di beberapa wilayah khususnya di Bekasi Utara yang secara geografis terletak di pesisir, kondisi masyarakatnya masih rendah dalam pendidikan dan perekonomiannya. Sebenarnya di wilayah tersebut sangat banyak memiliki potensi alam seperti berbagai jenis ikan, udang dan rumput laut. Juga kekayaan sumber minyak dan gas serta luasnya lahan pertanian dan perikanan. Namun potensi tersebut belum tersentuh dengan baik. Sehingga potensi alam belum banyak tergali.

 

Di samping rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, terdapat pula masyarakat yang merasa belum mendapat pelayanan publik yang baik. Luasnya wilayah membuat sebagian masyarakat merasa jauh pergi ke ibukota. Hal inilah yang mendorong masyarakat menginginkan adanya pemekaran.

 

Hasil sebuah riset oleh Prof. Dr. Sadu Wasistiono MS terdapat 85 persen masyarakat di wilayah utara menghendaki berpisah dengan Kabupaten Bekasi dan menjadi bagian kabupaten sendiri. Hal ini diperkuat dengan hasil jajak pendapat pemekaran Kabupaten Bekasi telah dipublikasikan. Terdapat 81 persen dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagai sebuah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

 

Perjuangan pemekaran Bekasi sebagai harapan peningkatan kesejahtetaan masyarakat Bekasi Utara kini telah berjalan lebih dari 10 tahun. Melalui Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Bekasi (P3KB) yang dipimpin oleh Sanusi Nasihun semakin optimis. Terlebih lagi P3KD telah resmi mendapat legalitas badan hukum melalui surat keputusan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI pada tanggal 22 Novemver 2018.

 

Langkah P3KB hingga saat ini telah membentuk Koordinatasi Kecamatan (korcam) dan Koordinasi Desa ( kordes). Dari 13 kecamatan di Bekasi Utara telah terbentuk 10 kecamatan yang berfungsi sebagai koordinator yang menjadi perpanjangan tangan dan penghubung antara P3KB dengan Kordes. Sedangkan kordes telah terdaftar lebih dari 500 orang anggota yang akan menjadi pelaksana dari semua program program P3KB. Dan ini diperkirakan akan terus mendapat dukungan masyarakat dan aparat setempat terhadap Daerah Otonomi Baru (DOB) pemekaran Wilayah di Kabupaten Bekasi. Terlebih berkas Pemekaran Kabupaten Bekasi sudah sampai kepada Kementrian Dalam Negeri, yang berarti telah mendapat persetujuan DPRD dan Pemda baik kabupaten Bekasi maupun provinsi Jawa Barat.

 

Semoga apa yang diharapkan akan tercapai sesuai harapan. (*)

 

Selamat jalan Om Yon

Recent Post